"BUBARLAH" KOPERASIKU

Oleh. L. Helmi Sulaiman Haris

Jika memang sejarah berdiri koperasi berawal dari pristiwa Rochdale di Inggris dan kemudian di negara kita Indonesia juga semenjak pendirian pasar rakyat di Purwokerto, maka masa kini berarti koperasi sudah lepas jati dirinya. Kenapa tidak? Dengan diterbitkannya Surat Edaran bernomor 102/M.KUKM/IX/2012 tertanggal 21 September 2012 dan Undang-undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian seolah membuang jati diri koperasi tanpa harus menoleh ke belakang (sejarah.pen). Melihat sejarah dan menghargai bagaimana koperasi terbentuk sudah tidak memiliki harga sama sekali saat ini. Tahun 2012 yang di inisisi sebagai tahun koperasi oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menjadi benalu bagi Indonesia yang "katanya" menjunjung demokratisasi kerakyatan, terutama dalam prinsip-prinsip yang tertera pada koperasi.

Merujuk surat edaran Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang bolehnya Perseroan Terbatas[1] sebagai Unit Usaha Koperasi membangun paradigma bahwa koperasi sudah lepas jati dirinya. Logika koperasi apa yang bisa diterima oleh pernyataan dalam edaran ini? Jelas saja, walaupun melalui persetujuan Rapat Anggota, langkah ini memberi celah kapitalis masuk dan menggerogoti pondasi-pondasi koperasi yang memiliki tujuan kesejahteraan bersama oleh anggotanya dan nilai menolong dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Lalu bagaimana sebenarnya negara berpikir terhadap koperasi yang membangun ekonomi rakyat, atau malah menjadikan rakyat menjadi semakin terpuruk dengan sistem ini. Bayangkan saja dengan terbentuknya PT sebagai unit usaha koperasi akan membentuk pola pikir profit oriented koperasi yang lebih berpikir akan keuntungan-keuntungan belaka tanpa melihat asas kebermanfaatan (benefit oriented) kekeluargaan dalam berkoperasi.

Terlebih lagi dengan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mengesahkan akan UU terbaru tentang Perkoperasian yang saya sebut "Perubahan 'tak Berlogika". Pembaharuan UU ini dilihat dengan menimbang ketidaksesuaian UU No. 25 Tahun 1992 dengan kebutuhan hukum dan perkembangan perkoperasian. Lucu! Padahal perkembangan koperasi seperti apa yang meruntut kepada perkembangan koperasi berdasarkan UU terbaru ini? Koperasi Kapitaliskah? Kemudian kebutuhan hukum apa yang diinginkan? Kebutuhan hukum otoriterkah? inilah yang sangat tidak dipahami kenapa UU tentang perkoperasian ini harus dibentuk.

Dalam UU No. 17 Tahun 2012 ini beberapa yang berubah dan tanpa landasan yang jelas berakibat kepada sistematisasi kepengurusan koperasi yang amburadul dan tidak berjati diri koperasi. Seperti contoh, Pengurus yang dipilih dari Anggota dan Non-Anggota dalam masa waktu yang tidak ditentukan[2], sangat bertentangan dengan UU sebelumnya yang membatasi kepengurusan maksimal 5 (lima) tahun dalam 1 (satu) periode[3]. Selain itu posisi Pengurus dihadapan Pengawas berubah, Pengurus dan Pengawas yang dipilih dari dan oleh Anggota[4] yang setara dihaddapan Rapat Anggota melainkan merubah posisi kesetaraan Pengawas yang mengusulkan keberadaan posisi Pengurus[5].

Lain dari itu, koperasi yang dikenal selama ini dengan simpanan-simpanannya, "sim-salabim!" berubah seketika dengan penyertaan Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi sebagai modal[6]. Tidak ada insial Simpanan Pokok, Pimpanan Wajib, dan Simpanan Sukarela lagi seperti yang terdapat pada UU sebelumnya[7]. Simpanan Pokok juga berubah dengan keberadaan Setoran Pokok yang statusnya juga seperti iuran karena tidak bisa dikembalikan[8]. Kewajiban anggota untuk membeli sertifikat modal koperasi yang nilainya ditentukan oleh Koperasi[9] juga sangatlah jauh dari jati diri koperasi dari simpanan-simpanan yang sudah ada sebelumnya. Peralihan simpanan anggota menjad penyertaan pada sertifikat modal koperasi bisa dilakukan dengan perubahan hak milik sertifikat itu. Jelas saja lucu dan terlalu kapitalis berpikir dengan menilik konsep koperasi melalui sistem sertifikat modal koperasi yang tidak jauh berbeda dengan sistem saham.

Nah, kemudian dari sini patutulah kita berpikir bahwa kemana larinya jati diri koperasi "Indonesia" kita ini sebenarnya? Melihat koperasi menjadi salah satu tonggak perekonomian rakyat indonesia sebagaimana ungkapan pepatah Saka Guru Perekonomian, sungguh naif sekali dimanfaatkan oleh sosok kapitalis yang masih malu-malu berselubung dibalik kulit koperasi indonesia. Atau lebih tepatnya jati diri koperasi kita ini tengah dalam masa penggrogotan dari pasaknya sampai satu saat nanti pasak itu akan rapuh dan kemudian roboh menimpa hasil-hasil kapitalis yang dibentuk saat ini. Maka tunggulah dimana koperasi kita hanya tinggal kulit semata saja, "Bubarlah" Koperasiku!

[1] Setiap Koperasi yang memiliki aset lebih besar dari Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) apabila diperlukan untuk meningkatkan jenis usaha lainnya, koperasi tersebut dapat melakukan diverifikasi usaha dengan membentuk unit usaha lain dalam Perseroan Terbatas (PT), dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan hasil usahanya harus dipertanggung jawabkan dalam RAT Koperasi yang bersangkutan.

[2] Pasal 55 Ayat (1) dan Pasal 56 Ayat (3)

[3] Bertentangan dengan Pasal `29 Ayat (1) dan (4) UUD No. 25 Tahun 1992 dalam hal menentukan posisi pengurus

[4] Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 38 Ayat (1) tentang pemilihan Pengurus dan Pengawas

[5] Pasal 56 Ayat (1)

[6] Pasal 66 Ayat (1)

[7] Pasal 41 Ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 1992

[8] Pasal 67 Ayat (1)

[9] Pasal 68 Ayat (1)